Akuntansi Sektor Publik
Dari berbagai
perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di
Selandia baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik
didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat
dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan
pada pengelolaan dana masyarakat. (Bastian, 1999). Dari definisi tersebut dana
masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan
individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik,
serta pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.
Dalam perkembangannya, berbagai perspektif bermunculan dan intervensi
disiplin ilmu yang mulai terasa. Akibatnya, definisi sektor publik mulai
diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang
lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum
ekonomi, dan akuntansi telah mengakibatkan berkembangnya ilmu manajemen sektor
publik. Intervensi multidisiplin telah membawa berbagai metodologi baru ke
kajian manajemen sektor publik, seperti gender, politik, ekonomi, ekuitas, hak
asasi, dan entitas/organisasi.
Karakteristik
Organisasi Sektor Publik
Secara umum suatau organisasi dapat dikategorikan dalam tiga sektor,
yaitu sektor bisnis, sektor publik, dan sektor sosial. Organisasi sektor bisnis
meruapakan organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis komersial, organisasi
bisnis bisa berbentuk usaha perseorangan, persekutuan, maupun perseroan.
Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang
pelayanan publik dan penyelenggaraan Negara dalam pelaksanaan konstitusi.
Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga Negara atau
pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan Negara.
Sementara itu, organisasi sosial meruapakan organisasi yang bergerak dalam
bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan tetapi diselenggarakan
oleh masyarakat baik secara individual maupun bersama-sama, dan tidak dibawahi
organisasi pemerintah.
Suatu
organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor publik jika memenuhi
karakteristik sebagai berikut :
· Organisasi
bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik.
· Organisasi
berasosiasi dengan pemerintah atau terkait dengan penyelenggaraan Negara.
· Organisasi
bukan milik pribadi atau sekelompok orang tetapi menjadi milik public atau
milik Negara.
Lingkungan
Sektor Publik
Organisasi sektor
publik sangat heterogen. Organisasi yang dapat dikategorikan dalam domain
sektor publik antara lain :
1.
Pemerintahan, meliputi :
·
Pemerintahan pusat dan daerah
·
Kementriaan atau lembaga Negara
·
Satuan kerja atau satuan organisasi
kementrian
·
Departemen
·
Lembaga pemerintah nondepartemen
·
Lembaga Tinggi Negara
·
Badan Layanan Umum
·
Badan Layanan Umum Daerah
·
Satuan kerja perangkat daerah (Dinas dan
Badan)
2.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3.
Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
4.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
5.
Yayasan milik Pemerintah
Akuntansi merupakan sutau aktivitas
yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus
memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan
akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi
tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.
Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:
a.
Faktor ekonomi meliputi antara lain :
·
Pertumbuhan ekonomi
·
Tingkat inflasi
·
Tenaga kerja
·
Nilai tukar mata uang
·
Infrastruktur
·
Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
b.
Faktor politik meliputi antara lain :
·
Hubungan negara dan masyarakat
·
Legitimasi pemerintah
·
Tipe rezim yang berkuasa
·
Ideologi negara
·
Elit politik dan massa
·
Jaringan Internasional
·
Kelembagaan
c.
Faktor kultural meliputi antara lain :
·
Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
·
Sistem nilai di masyarakat
·
Historis
·
Sosiologi masyarakat
·
Karakteristik masyarakat
·
Tingkat pendidikan
d.
Faktor demografi meliputi antara lain :
·
Pertumbuhan penduduk
·
Struktur usia penduduk
·
Migrasi
·
Tingkat kesehatan
Peran Akuntansi Sektor Publik
Peran akuntansi dalam organisasi sektor
publik antara lain :
a.
Pengelola keuangan Negara
Peran akuntansi dalam pengelolaan
keuangan Negara, meliputi manajemen keuangan sektor publik dan akuntansi
manajemen sektor publik.
b.
Pelaporan keuangan
Meliputi, Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan
keuangan kementrian/Lembaga(LK-K/L), Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (LK-SKPD), Laporan Posisi keuangan (Neraca), laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dll.
c.
Pemeriksaan
Akuntansi sektor publik juga
memainkan peran penting dalam pemeriksaan (audit) sektor publik. Auditing dalam
organisasi sektor publik meliputi audit keuangan Negara, audit kepatuhan, audit
kinerja, dan audit investigasi.
d.
Perwujudan tata kelola pemerintahan yang
baik
Pada berbagai sektor, baik sektor
bisnis, sektor publik, maupun sektor sosial dituntut untuk menerapkan prinsip
tata kelola organisasi yang baik atau dikenal dengan istilah good governance. Disektor bisnis dikenal
prinsip good corporate governance (GCG),
sedangkan disektor publik dikenal prinsip good
government governance.
